Sebuah artikel dari Algemeen Handelsblad, 14 Juli 1919 memberitakan bahwa Central Serikat Islam yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto menggalang dana hingga f 3.800 sebagai bantuan korban letusan Gunung Kelud di Blitar. Aktivitas serupa juga dilakukan oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah, meski tidak ditemukan sumber yang secara spesifik menjelaskan hal tersebut.

Letusan Gunung Kelud yang yang menjadi salah satu letusan gunung berapi yang menelan korban jiwa dan menyebabkan orang mengungsi dengan jumlah cukup banyak tersebut membuat Hoofdbestuur Muhammadiyah berpikir tentang pendirian lembaga yang bisa meringankan penderitaan masyarakat bumiputera jika hal serupa terjadi lagi.

Masa Pra Kemerdekaan

Dalam buku Cerita tentang Kyai Haji Ahmad Dahlan, Catatan Haji Muhammad Syoedja’ yang ditulis langsung oleh Kiai Syoedja’, pada 18 Juni 1920 dalam rapat anggota istimewa Muhammadiyah yang dipimpin langsung oleh KH Ahmad Dahlan, Syoedja’ ditunjuk menjadi ketua Bagian Penolong Kesengsaraan Omoem (PKO). Ketika Syoedja’ ditanya apa yang akan dilakukan oleh PKO, dia menjawab akan mendirikan rumah sakit, rumah miskin dan rumah yatim.

Syoedja’ berpikir bahwa masyarakat bumiputera menunggu peran Muhammadiyah sebagai organisasi Islam untuk bisa berperan lebih dalam gerakan-gerakan kemanusiaan yang terorganisir. Dalam kurun dekade kedua abad ke-XX tersebut memang organisasi Islam telah bermunculan, namun belum banyak yang mengambil peran sebagai aktor-aktor pelayan sosial dan kemanusiaan, termasuk dalam penanggulangan bencana.

Pada dekade ketiga dan keempat abad ke XX, aktivitas Bagian PKO memang didominasi dengan pendirian poliklinik, rumah miskin dan rumah yatim. Apa yang dijanjikan Kiai Syoedja’ di depan rapat anggota istimewa Muhammadiyah 18 Juni 1920 satu persatu terealisasi. Hoofdtbestuur Muhammadiyah berhasil mendirikan poliklinik di Notoprajan pada 1923 sebelum kemudian pindah ke Jalan Ngabean dan kemudian di Jalan Ngabean 20 seperti saat ini. Begitu juga rumah miskin yang berhasil didirikan di tahun yang sama sebagai rumah singgah (shelter) untuk orang-orang miskin yang mulai banyak hadir di Yogyakarta seiring modernisasi yang terjadi saat itu. Sayangnya tidak ada arsip yang secara spesifik menujukkan di mana lokasi rumah miskin Muhammadiyah berada. Pada 1931, Bagian PKO juga berhasil meresmikan berdirinya rumah yatim di Lowanu. Keberadaan rumah yatim ini sangat fenomenal karena inilah rumah yatim pertama yang didirikan oleh bumiputera di Yogyakarta.

Masa Orde Lama dan Orde Baru

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, saat terjadinya konflik bersenjata antara Belanda yang hadir kembali dan rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan, pelayanan sosial dan kemanusiaan hadir dalam bentuk penyediaan kegiatan dapur umum dan palang merah.

Masyarakat bumiputera terlibat secara terorganisir oleh pemerintah maupun sukarela. Di lingkungan kampung Muhammadiyah Kauman Yogyakarta misalnya, masyarakat terlibat dalam menyediakan bahan makanan dan pengobatan dalam rangka mendukung Askar Perang Sabil, organisasi paramiliter yang turut membantu Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dalam perang mempertahankan kemerdekaan yang diisi mayoritas oleh masyarakat Kauman dan sekitarnya.

Memasuki periode 1950-an, belum ditemukan arsip yang menceritakan secara spesifik aktvitas pelayanan sosial dan kemanusiaan Muhammadiyah. Salah satu aktivitas yang muncul terkait pelayanan sosial dan kemanusiaan adalah dibentuknya bagian yang menangani kebencanaan dalam struktur Kepanduan Muhammadiyah, Hizbul Wathan yang diputuskan dalam muktamarnya sebelum akhirnya dilebur bersama kepanduan yang lain dalam Praja Muda Karana (Pramuka).

Memasuki periode Orde Baru, Muhammadiyah kembali aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan lebih khusus respon atas terjadinya bencana. Salah satu yang tercatat adalah saat terjadinya gempa di Liwa, Lampung Barat pada 1994 dan Biak, Papua pada 1996. Arsip yang menunjukkan respon Muhammadiyah atas kejadian bencana lain belum diketemukan.

Era Reformasi – Saat Ini

Memasuki masa reformasi, pada saat terjadinya tsunami di Aceh pada penghujung 2004, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendirikan Komite Muhammadiyah Pemulihan Aceh (KMPA). Komite tersebut adalah komite Ad-Hoc pertama yang dibentuk Muhammadiyah dalam respon kebencanaan. Hal ini dikarenakan besarnya korban dan kerusakan yang ditimbulkan akibat tsunami Aceh. Kejadian tsunami Aceh kemudian menjadi tonggak penting bagi Muhammadiyah berjejaring dengan Non-Governmental Organization (NGO) dalam dan luar negeri terkait kebencanaan.

Dua tahun berselang, di Yogyakarta dan Jawa Tengah terjadi gempa bumi yang menewaskan lebih dari 5000 jiwa. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian mendirikan Posko Muhammadiyah. Dalam program pemulihan pasca-bencana Muhammadiyah bekerjasama dengan AUSAID melaksanakan program People Kampong Organized (PKO) selama 6 bulan di Bantul.

Satu tahun setelah itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah merasa perlu untuk membentuk Pusat Penanggulangan Bencana Muhammadiyah yang dibranding dengan bahasa Inggris menjadi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). MDMC dalam struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah berada di bawah Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM), sebelum akhirnya berdiri sendiri sebagai Lembaga Penanggulangan Bencana sebagai hasil Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta dengan ketua pertama, H. Budi Setiawan.

Selain selalu aktif membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana dalam hal ini BNPB dan BPBD dalam bentuk respon setiap kali terjadi bencana di dalam negeri. MDMC juga aktif membantu masyarakat internasional dalam merespon kebencanaan seperti mengirim bantuan dan tim medis ke Filipina saat topan Haiyan menerpa, saat gempa Nepal, juga mendirikan Posko Muhammadiyah untuk pengungsi Rohingya di Rakhine State dan Coxz Bazzar, Bangladesh.

Catatan Tambahan (sumber: mdmc.or.id)
Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki sebutan dalam bahasa inggris “Muhammadiyah Disaster Management Center” atau disingkat MDMC. Lembaga ini dirintis tahun 2007 dengan nama “Pusat Penanggulangan Bencana” yang kemudian dikukuhkan menjadi lembaga yang bertugas mengkoordinasikan sumberdaya Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pasca Muktamar tahun 2010. MDMC bergerak dalam kegiatan kebencanaan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai wilayah badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah yang dalam operasionalnya mengembangkan MDMC di tingkat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (Propinsi) dan MDMC di tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Kabupaten).

Artikel ini adalah suntingan dari tulisan Ghifari Yuristiadhi di pdmjogja.org.