Akibat penyebaran corona virus atau Covid-19 yang kian meningkat. Wabah ini berimbas pada penundaan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 di Surakarta. Peristiwa serupa (penundaan muktamar, -red) juga pernah terjadi pada Muktamar ke 41, yang juga dilaksanakan di Surakarta.

Guna mensosialisasikan penundaan Muktamar 48 tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar rapat bersama seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah serta Organisasi Otonom Muhammadiyah secara digital dalam bentuk video conference, pada Sabtu, 21 Maret 2020.

Dirilis dari suaramuhammadiyah.id, dalam telekonferensi yang pimpin langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tersebut turut bergabung Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari yang berada di Lebanon, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad di Bandung, Bendahara PP Muhammadiyah Marpuji Ali, Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais dan Rektor UMS di Surakarta, serta jajaran Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berada di Jakarta.

Kisah DIbalik Muktamar 41 Yang Juga Sempat Tertunda

Penundaan muktamar 48 merupakan penundaan kedua, setelah sebelumnya, pada muktamar ke 41 juga sempat terjadi penundaan. Pada saat itu, muktamar yang seharusnya digelar pada tahun 1981 mundur sampai akhir tahun 1985. Pertama, karena ada pemilu dan pelantikan presiden, kedua karena polemik asas tunggal pancasila. Pada saat itu Ketua PP Muhammadiyah dijabat oleh Pak AR (AR Fachrudin).

Berkali-kali terjadi tarik ulur dan adu argumen antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Baik antara Muhammadiyah dengan Menteri Agama maupun dengan presiden secara langsung.

Akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 1995 Presiden Soeharto membuka Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta. Pembukaan muktamar yang berlangsung di Stadion Sriwedari itu ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden (sumber: soeharto.co)

Terkait polemik penerimaan asas tunggal oleh Muhammadiyah ini, Pak AR menuturkan dalam sebuah surat yang ditulisnya sendiri sebagai berikut;

Madi, dari berbagai sumber.